Penyerangan dan berupa ancaman terhadap rumah ibadah termasuk pemuka agama, baik Pastur, Pendeta, Ustadz, Ulama muapun Kyai, sama saja serangan kepada jantung bangsa Indonesia.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu meminta agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disiplin dalam menyampaikan pendapat.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru disahkan Paripurna DPR bertentangan dengan konstitusi.

Dari hasil pemeriksaan sementara aparat serangan teror yang terjadi di gereja Lidwina, Sleman Yogjakarta sepertinya dilakukan seorang diri. Apabila benar maka fenomena “lone wolf” terrorist juga terjadi di Indonesia.

Pimpinan DPR menilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pimpinan Basuki Hadimuljono mengabaikan keselamatan kerja dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan total jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang, maka setidaknya diperlukan 112 kursi untuk bisa mengusung seorang capres. Jelas PKS butuh partai koalisi.

Pro kontra penyusunan aturan terkait praktek perzinahan di DPR menunjukkan ada tarik menarik soal dosa nafsu dan rasionalitas kebutuhan biologis.

Media mainstream yang dikelola komunitas wartawan akan tetap menjadi andalan publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

Pansus Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak disebut antiklimaks. Hal itu menyikapi rekomendasi Pansus DPR tanpa meminta klarifikasi dari pimpinan KPK.

Meski putusan MK telah keluar, Pansus Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap mengeluarkan rekomendasi yang akan dibacakan dalam rapat paripurna nanti.