Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 122 K terkait kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan DPR menjadi polemik.

Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 122 K dinilai sebagai benteng pembatas antara DPR dengan rakyat.

Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) khususnya Pasal 122 huruf K yang baru disahkan oleh paripurna DPR dinilai konyol alias bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, tindak kejahatan korupsi di tanah air kian marak. Buktinya, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK semakin banyak.

Maraknya penyerangan terhadap tokoh agama di sejumlah daerah disinyalir ada dalang yang menggerakkan. Sebab, insiden penyerangan itu terjadi secara berdekatan.

Seluruh anggota legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen untuk mengokohkan khidmat kepada rakyat. Hal itu dari hasil keputusan Rapat Pleno Fraksi PKS DPR dan DPRD.

Maraknya sejumlah kasus penyerangan kepada sejumlah tokoh agama, membuktikan pihak kepolisian lemah dalam mengantisipasi terjadinya tindakan anarkis terhadap pemuka agama.

Selaku anggota Komisi I DPR saat itu, Fayakhun diduga menerima fee atau imbalan senilai Rp 12 miliar, atas jasanya mengurus anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun.

Jelang pilkada 2018 dan pemilu 2019, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar Komisi I DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertindak.

Pansus Angket KPK telah menyampaikan rekomendasi dari hasil penyelidikan. Dimana, pembentukan Pansus berawal dari adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas KPK.