Pilkada Serentak yang akan digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota pada 27 Juni 2018 mendatang, menjadi salah satu persoalan yang dibahas pada Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara.

Komisi II DPR RI mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan mengenai keputusan peningkatan honorarium Perangkat Desa yang ada diseluruh Indonesia.

Komisi XI DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 18 Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menilai, selama ini belum ada roadmap (peta jalan) pemberantasan narkoba di Indonesia yang jelas dan masif dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti program tol laut yang belum berjalan sesuai harapan. Sebab, program unggulan pemerintahan Presiden Jokowi dalam rangka mengatasi konektivitas itu masih kurang optimal.

Perilaku positif seperti bersahabat dengan alam ternyata mampu mencegah bencana alam terjadi. Setidaknya, bersahabat dengan alam mampu mengatasi bencana dengan baik saat bencana itu datang.

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Handoyo menyayangkan banyaknya laporan kerap tidak adanya saldo di dalam kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dimiliki oleh para KPM. Persoalan ini diduga karena tidak validnya data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai masyarakat Kampung Siaga Bencana (KSB) Dusun Parangmalengu, Desa Panakukkang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan tanggap terhadap kondisi darurat.

Taruna Siaga Bencana (Tagana) berperan dalam penanggulangan bencana, mulai dari mencatat jumlah korban sampai dengan melakukan evakuasi terhadap korban dan mendirikan posko bencana.

Komisi IV DPR RI meminta instansi terkait untuk bersinergi menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Medan, Sumatera Utara, agar tidak terulang lagi.