Setelah mendengar masukan publik, keinginan wartawan, tadi pagi saya sudah panggil, Kuasa Pengguna Anggaran, Kabiro Umum, jam 10 tadi kami batalkan

Ketua DPR RI Puan Maharani terus mendorong pemerintah untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 ke seluruh lapisan masyarakat.

Pajak-pajak seperti ini layak untuk diperpanjang relaksasinya. Bukan terkait pajak atas barang mewah mobil baru.

Mas Menteri coba belajar dulu soal tata aturan perundangan negara, nanya deh sama staf ahlinya sebelum keluarkan regulasi. Biar enggak bikin regulasi yang sembrono, labrak tata aturan. Amanah Undang-Undang mau dimentahkan sama Permendikbudristek, gimana ceritanya.

Wakil Ketua DPR RI Gus Muhaimin sepakat dengan tuntutan mahasiswa agar semua anggaran pendidikan di masa pandemi Covid-19 difokuskan untuk menjamin keberlanjutan pendidikan.

UU itu dibuat oleh DPR sendiri tetapi mereka justru yang paling terdepan menjadi pelanggarnya

Bagaimana Waskita Karya bisa meningkatkan performance-nya ke depan? Apakah bisa mencari proyek sendiri di luar penugasan yang benar-benar bisa menyehatkan perusahaan?

Pengelolaan data-data milik rakyat tidak boleh main-main. Perlindungan data-data pribadi warga harus dilakukan secara optimal agar tidak terjadi kebocoran.

Komisi X menyisir anggaran Pendidikan 20 persen APBN harus difokuskan pada program anggarn yang tepat sasaran.

Perlu pertimbangan dari segala aspek dan tata kelola aturan bernegara sebelum memutuskan untuk melakukan amandemen UUD 1945, karena itu perlu masukan dari publik.