Menurut Dasco, elemen mahasiswa memiliki sumber daya manusia yang memadai baik yang berasal dari internal maupun ekstra kampus. 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga obat terapi Covid-19. 

Pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan masih mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia.

Kalangan dewan menilai keputusan pemerintah untuk menggabungkan semua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) riset ke dalam BRIN dapat melanggar Undang Undang. Karenanya, keputusan tersebut perlu dilakukan pengkajian secara ulang dan cermat.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Riau, Effendi Sianipar mendesak pemerintah pusat segera membantu satuan tugas (Satgas) Covid-19 Riau melakukan pelacakan virus Covid-19 varian Delta dengan menggunakan Whole Genome Sequencing (WGS).

Pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terkait penanganan Covid-19 menuai kritik berlebihan dari partai politik (parpol) koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

HNW menilai, saat ini pemerintah juga gagal mengajak masyarakat untuk bersama melawan Covid-19 karena tidak adanya strategi yang jitu dan kepemimpinan yang efektif dalam mengatasi Covid-19.

Pemerintah perlu melakukan upaya antisipasi dan mitigasi terhadap lonjakan kasus Covid-19 di luar wilayah Jawa dan Bali. Meski sudah ada pengetatan PPKM Mikro,  pemerintah harus bekerja cepat serta tepat dalam menangani peningkatan kasus Covid-19 yang relatif tinggi di sejumlah daerah di luar Jawa dan Bali.

Kekhawatiran dan kecemasan Rakyat yang sudah memasuki tahun ke 2 ini menimbulkan berbagai pertanyaan setiap orang, kapan pandemi covid 19 ini dapat diatasi paling tidak dapat ditekan?

Penting bagi kita menghadirkan kolaborasi, kepedulian dan komando dalam melaksanakan strategi mengatasi Covid-19.