Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menjelaskan, hingga saat ini bidang energi nasional masih terpuruk dan belum menunjukan tanda-tanda yang menggembirakan.

Sebagai salah satu pemilik hutan dan ekosistem mangrove terbesar, Indonesia menyadari posisi strategisnya.

Presiden Joko Widodo harusnya dapat langsung memberikan penilaian, evaluasi sekaligus perintah kepada Menteri BUMN, agar dapat memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan milik negara itu.

Jika harus menyebut nama, kata Muchlas, maka sosok Gubernur Jateng Ganjar Pranowo adalah salah satunya. Sosok lain, menurut dia, ada Erick Thohir dan Puan Maharani.

Suara miring terhadap Megawati Soekarnoputri yang baru saja didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sudah kebablasan.

Merespons Pidato Pak Jokowi, saya mendorong agar Kementerian BUMN dibubarkan lalu dirubah menjadi badan saja atau Super Holding yang posisi nya di bawah Kementerian Teknis.

Kalau mau cepat, kita beradaptasi itu, cara yang paling cepat adalah berpartner, perusahaan global mana yang paling baik.

Demokrasi di Indonesia bukan demokrasi elektoral-individual.

Rizal Ramli melanjutkan, di era pemerintahan Jokowi, oligarki bisa leluasa menjalankan bisnis curangnya. Bahkan, kebijakan negara pun bisa diatur demi melanggengkan bisnis meski harus mengorbankan rakyat.

Fraksi PKS menolak dana APBN digunakan untuk mendanai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sebagaimana bunyi Perpres terbaru yang dikeluarkan Presiden Jokowi (Perpres 93/2021).