Sanksi hukuman mati diakui dalam sistem hukum di Indonesia, melalui UU Perlindungan Anak, yang dikuatkan Presiden Jokowi dengan Perppu yang menjadi UU No. 17/2016 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak.

Sebagai negara yang berdaulat yang menjunjung tinggi Hukum dan nilai-nilai Kemanusiaan universal, negara melalui para penegak hukum berhak menuntut hukuman yang setimpal bagi para pelaku kejahatan luar biasa, bahkan dengan hukuman mati sekalipun.

Kelembagaan atau badan hukum bagi UMKM dinilai sangat penting agar usaha tersebut bisa memiliki kesempatan dan peluang yang luas untuk mengembangkan bisnisnya.

Tapi yang harus dipahami adalah bahwa kita hidup di negara yang memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mencerminkan prinsip kekuasaan tertinggi, yakni kedaulatan rakyat. Mari kita hargai konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengapresiasi sekaligus mendukung upaya Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyelesaikan kasus hukum di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Tuntutan hukuman terberat menurut Hidayat juga merupakan aspirasi masyarakat luas, sebagai bentuk pemberlakuan hukum yang tegas dan adil.

Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie divonis 1 tahun penjara, ini pendapat ahli hukum pidana.

Pasalnya, Heru Hidayat sudah divonis penjara seumur hidup dalam kasus yang lain, yakni kasus Jiwasraya.

Usulan itu memantik polemik yang bisa menghadirkan ketidakpastian hukum sehingga tidak kondusif Bagi perkembangan gerak ekonomi dan investasi.

merawat lingkungan dan mencintai Tanah Air.