Pejabat negara yang dimaksud dalam Perpres tersebut, yakni ketua hingga anggota MPR, ketua hingga anggota DPR, ketua hingga anggota DPR serta menteri/kepala lembaga dan ketua hingga komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sudah mengambil keputusan bersama Pimpinan DPR RI lainnya terkait dengan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tiap-tiap Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024.

Pimpinan DPR RI sedang fokus melakukan persiapan menjelang acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang, Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmad Gobel meninjau on the spot di sejumlah titik di Kompleks Parlemen.

Jelang pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI Oktober ini, muncul perbincangan yang menarik soal pembentukan kabinet dan siapa saja tokoh yang masuk untuk diakomodir menjadi menteri pada lima tahun mendatang.

Ketua DPR Puan Maharani bersama empat pimpinan DPR lainnya, akan membenahi kinerja DPR yang semakin baik ke depan. Sehingga, DPR tidak hanya menjadi "tukang stempel" pemerintah.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Herman Herry yang juga sebagai pengusaha sukses menyatakan tulus berjuang bagi warga Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Parlemen.

Pimpinan DPR menilai wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Komunikasi yang terbangun dengan pemerintah Jokowi hanya membicarakan tentang apakah partai Gerindra bisa masuk sebagai partai koalisi atau masuk ke dalam pemerintahan.

Senada dengan Puan, Wakil ketua DPR RI, Aziz Syamsudin juga mengatakan bahwa Perppu KPK merupakan kewenangan Presiden.