Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri atas upaya yang dilakukan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memperhatikan nasib 736 ribu guru honorer di seluruh Indonesia, terlebih tak ada alokasi THR bagi mereka pada lebaran tahun ini.

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, untuk mengevaluasi izin ekspor pertambangan.

Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri mendapat gaji sebesar Rp112 juta. Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2018 mengenai besaran gaji yang diterima para pejabat BPIP.

Komisi VIII DPR dan Menteri Agama sepakat asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Saudi Arabia Riyal (SAR) dalam BPIH 2018 berubah dari SAR 1 = Rp3.570 menjadi SAR 1 = Rp3.850.

DPR meminta pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, wajib mengawasi realisasi DMO sebesar 25 persen, dari hasil tiap produsen tambang yang harus dijual dengan harga 70 dolar AS per metric ton.

DPR RI telah menerima Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, pekan lalu.

Komisi II meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas kepada Kepala Daerah yang masih mengabaikan ketentuan pada Pasal 71 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2018 mengenai besaran gaji yang diterima para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuai kritikan. Dimana, besaran gaji tersebut melukai perasaan rakyat.

DPR meminta pemerintah mencermati gejala kenaikan harga kebutuhan pokok di berbagai daerah. Sebab, pasar sudah merespons persiapan masyarakat menyongsong Idul Fitri dengan kenaikan harga sejumlah komoditas.