Konstitusi harus dipahami bukan hanya sebagai jaminan kedaulatan, melainkan juga jalan ikhtiar bagi kita bersama dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan.

Riza sependapat dengan pemerintah pusat soal kebijakan itu karena apabila tetap libur panjang maka dikhawatirkan akan mendorong mobilitas yang tinggi dari masyarakat.

Kalau tidak dihapus, cuti bersama 24 Desember 2021 yang jatuh hari Jumat, akan memicu mobilitas warga untuk menghabiskan long weekend dan libur panjang akhir tahun. Ini tentu sangat riskan di masa-masa pandemi Covid-19 yang belum berlalu seperti saat ini.

Pemerintah harus bergerak cepat mensosialisasikan secara masif kebijakan penghapusan cuti bersama Nataru 2021. Selain itu, kebijakan tersebut juga harus dikuatkan dengan aturan yang lain seperti pelarangan mudik dan sebagainya.

ICE Institute menambah jumlah lokapasar (marketplace) pembelajaran daring, bersama Universitas Siber Asia, Muhammadiyah Cyber University, dan Universitas Indonesia Cerdas.

Ida Fauziyah menambahkan, dalam ADD juga telah menelurkan lima rekomendasi.

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menyepakati komitmen untuk bersama-sama memperkuat sinergi.

Kita harapkan kerja sama ini dapat membantu fasilitasi akses pasar komoditas pertanian, pengembangan kapasitas, kerja sama teknis, dan penelitian bersama antara kedua pihak.

Seperti kita ketahui bersama, UUD negara kita telah mengalami Amandemen 4 Tahap, di tahun 1999 hingga 2002. Termasuk Pasal 33 juga bertambah menjadi 5 ayat yang sebelumnya 3 Ayat. Dengan penambahan 2 ayat hasil Amandemen yang lalu itu sadar atau tidak cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, telah diserahkan kepada pasar. Padahal cita-cita para pendiri bangsa sama sekali bukan itu.

Karena itu kami mendukung langkah yang dilakukan pemerintah tersebut, tentunya langkah diambil untuk melindungi rakyat Indonesia.