Kasus Presiden PKS Sohibul Iman terkait laporan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah masih terus berlanjut.

Aplikasi DPR Now! diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sarana dalam mendiseminasikan informasi kinerja DPR RI kepada masyarakat, melainkan juga sebagai sarana komunikasi yang mampu menghubungkan rakyat dengan wakilnya.

Meski mengapresiasi dana kelurahan, Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak mengklaim program tersebut sebagai jasa pemerintah.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung usulan pemerintahan Presiden Jokowi terkait program dana kelurahan. Sebab, di kota sendiri telah terjadi ketimpangan sosial ekonomi.

Partai Gerindra menolak usulan pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengucurkan dana kelurahan. Alasannya, dana kelurahan itu tidak masuk dalam RUU APBN.

Program dana kelurahan yang rencananya diterbitkan pemerintahan Presiden Jokowi pada awal 2019 sebagai hasil evaluasi pelaksanaan dana desa yang dinilai sudah cukup berhasil.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan sektor pertanian yang dibagi dalam 11 Eselon I baik direktorat jenderal, sekretariat jenderal, inspektorat jenderal maupun badan di lingkup Kementerian.

Anggota Komite Layanan Bersenjata DPR dan mantan prajurit Marinir AS ini, mengatakan negaranya harus menuntut sekutu-sekutunya untuk menghormati hak asasi manusia.

Gedung DPR RI sebagai lembaga negara yang harus steril dari senjata dan penyadapan. Sebab, kantor para wakil rakyat itu salah satu obyek vital.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta BURT untuk mengundang sejumlah pihak termasuk pemerintah untuk membahas pengamanan komplek Parlemen sebagai obyek vital. Hal itu menyusul adanya penembakan yang menyasar Gedung DPR.