Legislator Dapil Kalimantan Tengah ini melihat, pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap upaya memacu nilai investasi khususnya dari sektor manufaktur. Sebab, aktivitas industrialisasi tersebut dapat membawa efek berganda yang luas terhadap perekonomian secara nasional.

Sebab, di tengah eforia partai politik mencari pasangan koalisi, justru partai berlambang moncong putih lebih sibuk melakukan kunjungannya ke masyarakat.

Dewas KPK menghentikan sidang etik Lili atau gugur, sebab ia bukan lagi insan KPK.

Menurut dia, dengan adanya putusan PK dari Mahkamah Agung maka tidak ada lagi dualisme kepengurusan PSHT. Sebab dalam putusannya, MA menyatakan bahwa kepengurusan PSHT hasil Parapatan Luhur tahun 2016 adalah sah. Dan, ditegaskan pula bahwa Parapatan Luhur tahun 2017 berikut kepengurusannya secara tegas tidak sah.

Fraksi Demokrat belum bisa berkomentar terkait surat permohonan yang diusulkan Komisi V agar RUU LLAJ pada Oktober 2021 lalu. Sebab belum melihat langsung surat dimaksud, termasuk soal surat permohonan yang dilayangkan kedua kalinya dari Komisi V ke Baleg.

Pemerintah jangan memaksakan adanya lembaga superbody riset seperti ini. Sebab dari awal sudah diingatkan bahwa tidak mudah melakukan penggabungan lembaga riset dalam waktu singkat dan tergesa-gesa. Karena yang dilebur itu bukan sekedar gedung, laboratorium, aset tangible dan intagible, anggaran, program dan SDM peneliti. Tetapi juga jiwa korsa lembaga, kerjasama tim, budaya riset dan lain-lain.

Politikus NasDem ini tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh perihal usulan RUU LLAJ dari Komisi V, sebab belum melihat langsung surat dimaksud.

Mufti Anam tegaskan, tidak terlibatnya BUMN dengan alasan pengajuan sponsor dilakukan sebelum ajang Formula E berlangsung malah menimbulkan berbagai asumsi. Sebab, Formula E dikaitkan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Abdul Wahid, usulan pembahasan RUU LLAJ dari Komisi V belum dibahas di Baleg karena tidak masuk Prolegnas. Keberadaan RUU LLAJ disebutkan dia masuk daftar tunggu. Sebab meski RUU Jalan telah disahkan menjadi UU Jalan, maka tidak secara otomatis RUU LLAJ menggantikannya untuk dibahas.

Teddy berharap, Sutiyoso tidak melemparkan bola panas terkait etnis China. Sebab, hal tersebut dikhawatirkannya akan berdampak timbulnya isu SARA di Indonesia.