Mereka dapat dijerat hukuman pidana apabila melakukan cawe-cawe atau melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada.

Jelang Pilkada Serentak, AMSI dan UNESCO Perkuat Kapasitas Jurnalis

UU Pilkada secara jelas mengatur bahwa petahana yang sudah dua periode itu tidak boleh mencalonkan diri lagi.

Fahri Bachmid menyebut pasangan Utayoh telah memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong inovasi yang dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada serentak 2024.

Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) merilis hasil survei terbaru terkait Pilkada di Jakarta. Hasilnya, tren elektabilitas Pram-Doel mulai meninggalkan pasangan RK-Suswono

Kita khawatir kalau sudah coblosan nanti kan banyak gugatan-gugatan lagi terhadap undang-undang tersebut. kita khawatirkan nanti kan siapapun terpilih nanti ada gugatan-gugatan kan kasihan calonnya, jadi kita tidak mau itu terjadi.

Apakah RUU tentang perubahan atas undang – undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?

Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjadi sorotan usai beredar video yang membuat publik kini mempertanyakan kredibilitas hasil sidang Persepi dengan LSI.

Istana memang menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi Presiden untuk kampanye. Namun, tapi Undang-Undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye harus cuti.