Armada ke-7 Angkatan Laut AS mengatakan kapal penjelajah berpeluru kendali USS Port Royal melakukan transit rutin Selat Taiwan melalui perairan internasional sesuai dengan hukum internasional pada Selasa, misi kedua dalam dua minggu.

Selagi pemerintah belum menyediakan vaksin halal, maka pemerintah tidak boleh memaksakan agar diberikan vaksin non-halal ke umat Islam.

Selagi pemerintah belum menyediakan vaksin halal, maka pemerintah tidak boleh memaksakan agar diberikan vaksin non-halal ke umat Islam.

Bahkan, aksi mafia tambang di Sumatera Selatan (Sumsel) diduga menggunakan perangkat negara seperti aparat penegak hukum untuk mengintimidasi para investor untuk melepas kepemilikan tambang hingga mengalami kerugian miliaran rupiah.

Kita ingin Bapak Jaksa Agung tidak kemudian tertekan atau merasa diintimidasi dalam proses penyidikan hingga penuntutan hukum kepada para tersangka mafia dan pelaku kejahatan yang melibatkan birokrat dalam pemerintahan.

Langkah hukum somasi kepada pihak-pihak terkait dari Pemerintah dilakukan karena sampai sekarang masih belum juga melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal.

Terkait adanya isu korupsi di lingkungan Universitas Sam Ratulangi, Saya mendorong untuk segera ditindaklanjuti agar ada kejelasan terkait isu tersebut. Jika ada temuan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi, dapat segera diselesaikan secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kita ketahui bahwa pelibatan masyarakat dalam proses legislasi adalah mutlak. Karena setiap produk UU merupakan jawaban atas persoalan dan pemenuhan kebutuhan hukum terhadap kepentingan masyarakat, bukan ujug-ujug disusun dan direvisi sesuai kebutuhan apalagi kepentingan elit tertentu, sehingga basisnya harus by evidence bukan by accident.

Semua penegak hukum perlu dikerahkan dan oknum aparat penegak hukum juga harus diproses di peradilan.

Kami dipilih dalam Pemilihan Umum melalui jalur peserta Pemilu Perseorangan. salah satu fungsi dan tugas kami adalah melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang, untuk memastikan bahwa Undang-Undang tersebut memenuhi tiga unsur hakiki hukum.