KPK bakal menjemput paksa Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Utut Adianto. Hal itu terkait kasus suap dan gratifikasi senilai Rp 22 miliar yang menjerat Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi.

KPK sedang melakukan penyelidikan terhadap pihak lain terkait kasus korupsi e-KTP. Kasus e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov) ke balik jeruji besi.

Keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi sebagai terdakwa kasus korupsi e-KTP divonis 10 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

Penguatan DPR RI sebagai lembaga negara harus segera dilakukan dengan mewujudkan parlemen modern. Hal itu dalam rangka penguatan sistem demokrasi di Indonesia.

Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden secara langsung. Wakil Ketua MPR Mahyudin berpendapat pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi pelaksanaan pemilihan secara langsung ini.

Mahyudin menyebutkan Ketua DPR, Ketua DPD, banyak kepala daerah, anggota DPR, anggota DPRD, yang terkena kasus korupsi.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Rachmad Sugiyanto dalam kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen, Jawa Tengah.

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih didakwa menerima suap sebesar Rp4,75 miliar terkait kasus suap PLTU Riau-1. Uang suap itu dari bos Blakgold Natural Resources Ltd, Johanes Kotjo.‎

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-I akan menghadapi sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/11).

Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, 27 November 2018, itu diikuti oleh 5 finalis perwakilan aparatur sipil negara (ASN) LIPI, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Andalas, UGM, dan Badan Keahlian DPR.