Pasca Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka pemerintah diminta mencari solusi untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat.

Maksudnya 5 persen untuk DPR RI, 4 persen DPRD provinsi, dan 3 persen DPRD kota.

"Dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah untuk membuat grand design jangka panjang agar produksi gula secara nasional bisa meningkat dan untuk mengurangi ketergantungan pada impor;" kata Ketua Kelompok Fraksi PKS, Amin Ak

Seluruh anggota DPR yang sedang menjalani masa reses diminta membantu masyarakat dalam pencegahan virus Corona di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.

Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim satuan tugas (Satgas) penanganan virus Corona atau Covid-19.

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang mendapatkan gelar doktor bidang Ilmu Komunikasi dari Unpad.

Pimpinan DPR siap menampung usulan para notaris dan sejumlah akademisi yang berkaitan dengan profesi kenotarisan untuk dimasukkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

"Kesempatan untuk memperbanyak stock Minyak, ingat tidak lama lagi akan masuk bulan puasa dan lebaran. Segala upaya perlu dilakukan demi menjaga stabilitas dan ketersediaan," tegas Sartono

"Kami KP2IT mempunya list by name by data indikasi korupsi yang bisa menyeret beberapa pejabat anggota dewan DPR RI yang terindikasi Korupsi, ini terlihat dari beberapa kasus yang dulu sampai saat ini terkatung-katung akibat pemeriksaan yang belum selesai," kata Ebit.

RUU KUHP yang di carry over atau dilanjutkan pembahasannya oleh DPR periode yang sekarang dengan pemerintah sebagai landasan menuju era digitalisasi dan industri 4.0.