Mendag Enggartiasto Lukita dinilai telah menciderai program Nawacita Presiden Jokowi. Hal itu terkait kebijakan impor sejumlah bahan pangan khususnya beras oleh Mendag.

DPR menggelar acara Expo DPR Peduli Huntara for NTB sebagai bentuk kepedulian terhadap gempa yang mengguncang NTB beberapa waktu lalu. Acara tersebut juga mendorong pemerintah untuk mencairkan dana untuk keperluan Huntara.

Mantan Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov) membongkar aliran uang kepada sejumlah anggota DPR dari hasil suap proyek e-KTP. Dimana, uang tersebut guna mempermulus proyek itu dari DPR.

Dalam rangka mencegah tindak kejahatan korupsi di DPR dan DPRD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan penuntutan pencabutan hak politik terhadap politisi yang melakukan korupsi.

KPK mengaku baru mencabut hak politik terhadap 26 orang koruptor sejak 2013-2017. Sementara, untuk perkara tahun 2018 masih dalam proses persidangan.

Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk memberikan teguran keras kepada Singapura terkait adanya situs online bernama Carousell di Singapura yang mengiklankan sistem penyewaan buruh migran Indonesia (BMI).

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Utut Adianto diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018, dengan nilai proyek Rp22 miliar.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersyukur aplikasi DPR NOW! yang diluncurkan tanggal 29 Agustus 2018, sejauh ini bekerja dengan sangat memuaskan.

KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Utut Adianto terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap 2 tahun 2018, dengan nilai proyek Rp22 miliar.

Mahyudin menambahkan jika di kemudian hari dipandang perlu untuk melarang eks koruptor menjadi caleg, maka UU perlu direvisi lebih dulu. Revisi ini bergantung pada DPR dan pemerintah sebagai pembentuk UU.