Fraksi PDI-Perjuangan menyampaikan apresiasinya atas capaian pemerintah yang memperoleh opini (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK pada LKPP Tahun Anggaran 2022.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti nasib korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tak kunjung mendapat pekerjaan baru.

Politikus PDIP ini menjelaskan bahwa panja akan terlebih dahulu disepakati bersama perwakilan pemerintah. Setelah disepakati, panja akan langsung bekerja setelah dibentuk.

Pemerintah Benahi Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI

Ada sinyal bahwa demand kita terus naik namun produksi tetap. Karena itu Pemerintah harus berhati-hati memutuskan kebijakan ekspor gas ini. Jangan sampai kebutuhan gas domestik kita malah tidak terpenuhi.

Pembentukan Panja terkait revisi UU IKN disepakati setelah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mewakili Pemerintah memberikan penjelasan terkait revisi UU IKN kemudian menyerahkan draf revisi UU IKN kepada Komisi II DPR.

Pemerintah tak usahlah pakai ancaman-ancaman segala, seperti preman saja. Yang utama justru adalah tindakan yang sistematis dan terukur dari pihak Pemerintah. Jangan juga Menko Marves yang ambil kendali. Kan bukan tugas pokok dan fungsinya. Serahkan saja kepada Menko terkait.

Pemerintah juga telah menjalankan core tax system atau sistem inti perpajakan, serta memperbaiki tata kelola dan administrasi perpajakan

Abra mendorong pemerintah agar fokus dalam menyediakan transportasi massal yang nyaman dan terjangkau

Penyampaian keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2024 Beserta Nota Keuangannya dilakukan dalam Rapat Paripurna