Kalau nilai mudaratnya tinggi, maka wajib untuk dinaikkan. Jadi kalau dasar pemikiran kami di Komisi XI ya seperti itu. Pemerintah atau negara boleh mengambil pajak hiburan tinggi, memang akibat yang dibuat oleh hiburan tersebut memang agak tinggi risikonya. Maka untuk CSR-nya pun harus tinggi. Maka itu diambil lalu pajak tinggi.

(RUU DKJ) mesti dibahas di masa sidang ini, karena harus diketok selesai sebelum 15 Februari. Sementara tanggal 6 (februari) kita sudah reses lagi, jadi dari sekarang sampai tanggal 6 Februari akan dibahas. Pasal-pasal kontroversi akan dibuka akan dibuka ke publik dan kami berharap itu bisa dijaga bersama, termasuk kita tolak bahwa Gubernur DKI ditunjuk oleh Presiden.

Ketika pandemi berakhir, sektor pariwisata itu bangkitnya paling belakangan. Tahun 2022 baru bisa bangkit dan tahun ini sedang `survive`. Kalau naik dengan angka pajak seperti itu, apakah bisa hidup industri hiburan di Indonesia ini? Saya harap kebijakan ini ditinjau ulang oleh pemerintah dengan mempertimbangkan aspirasi para pelaku industri hiburan.

Apa yang kita lakukan untuk memperbaiki kualitas dari naskah akademik ini sebenarnya sejalan dengan semangat untuk memperkuat apa yang diamanatkan oleh undang-undang tentang pembentukan peraturan undang-undangan yang disebut dengan meaningful public participation.

Eddy Sindoro akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang oleh eks Sekretaris MA Nurhadi

Semua Staf Penjara di Ekuador yang Disandera oleh Narapidana Kini Bebas

Kegiatan tersebut dihadiri oleh narsum seperti Akademisi, pengamat politik, Pegiat HAM dan Keadilan Sosial, Pegiat Pemilu dan Demokrasi, dan Presiden Mahasiswa Unsil.

Hasil audiensi kami dengan Bawaslu RI, kami sepakat laporan kami yang sebelumnya di Panwaslu Kuala Lumpur diteruskan oleh Bawaslu yang ada di Jakarta.

Perlu kami sampaikan bahwa sejak penyusunan di Baleg itu semua pihak terkait yang mengikuti dari awal undang-undang itu sudah diajak, baik saat pembahasan penyusunan di Baleg dan pada saat setelah penyusunan disahkan di Paripurna menjadi undang-undang inisiatif DPR RI, dibahas lagi oleh Komisi IX.

Jadi aksi ini memang dilakukan serentak oleh mahasiswa. Kami menuntut pemerintah untuk menindak atau mengusut tuntas tentang pelanggaran HAM berat baik yang sudah diakui maupun yang belum diakui.