Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus mengalami pembengkakan dinilai akibat salah kelola oleh penguasa. Sebab, BUMN menjadi sarana politik penguasa saat ini.

Sejumlah aktivis yang masuk menjadi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikritisi. Sebab, politik balas budi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dinilai tidak relevan.

Sekretaris Menteri (Sekmen) BUMN, Iman Apriyanto Putro diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi kegiatan fiktif di PT Asuransi Jasindo.

Meski adanya penurunan dalam jumlah laba, namun menurut Dirut Budi bahwa jumlah korban juga mengalami penurunan menjadi 24.000 sementara tahun lalu mencapai 27.000.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semestinya menjadi pertahanan ekonomi Indonesia, justru menjadi "sapi perah" bagi kepentingan politik tertentu.

KPK memeriksa Sekretaris‎ Menteri BUMN, Imam Apriyanto Putro terkait kasus korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Jasindo dalam pengadaan asuransi oil dan gas pada BP Migas-KKKS.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Solihah terkait kasus dugaan korupsi pembayaran kegiatan fiktif.

Sekretaris Menteri BUMN Iman Apriyanto Putro mangkir dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pembayaran komisi kegiatan fiktif agem PT Asuransi Jasindo.

KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekretaris‎ Menteri BUMN, Imam Apriyanto Putro. Iman akan diperiksa terkait perkara yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Jasindo, Budi Tjahjono.

Hingga 2017, sebanyak 103 invensi  Balitbangtan sudah dilisensi oleh 93 mitra swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).