Maka DPD RI memandang RUU Daerah Kepulauan sejalan dengan visi dan misi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan sebagai wujud kehadiran negara di daerah kepulauan.

Saat ini banyak tantangan dalam mengelola keluarga dan menjalankan program-program keluarga berencana. Penyebabnya karena adanya reformasi birokrasi serta ada otonomi daerah, dan juga ada kebebasan tata reproduksi yang harus di hormati.

DPD RI mendukung penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menjaga eksistensi BNPB dan BPBD sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Peserta KSAD ini adalah perwakilan dari Dinas Transmigrasi Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Simelue.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong agar TNI dan Pemerintah daerah melakukan kolaborasi dan Kerja sama dalam upaya menjaga ketahanan ekosistem hutan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mengatakan bahwa ajakan tersebut masih dalam konteks kebangsaan. Sebab, hanya lewat sumber daya manusia (SDM) unggul NKRI akan maju.

Fakta tersebut diketahui dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sekretaris Daerah Tanjungbalai Yusmada

Hal itu diketahui dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sekretaris Daerah Tanjungbalai Yusmada yang dibacakan jaksa KPK.

Harus dipahami permasalahan yang ada di daerah permukiman padat penduduk, karena di sana rata-rata tidak mempunyai saluran dan jikapun ada saluran, sangat tidak memadai dan tidak proporsional.