Negara lahir setelah terjadi akad perjanjian antara rakyat dan pemimpinnya, tentang cita-cita dan dasar negara.

MPR dan pemerintah sepakat bahwa MPR RI For Papua ke depan akan membantu pemerintah serta dilibatkan oleh pemerintah sebagai mediator antara pemerintah dengan rakyat Papua.

Ekonomi rakyat yang sudah mulai bergerak di masa PSBB transisi lalu, sebisa mungkin tetap bisa bertahan karenanya harus bisa direalisasikan segera bantuan buat mereka

Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar menilai manajemen PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) bergaya feodalistik. Sebab, RNI tak lagi responsif terhadap kepentingan rakyat.

HNW menilai, sikap banyak negara tersebut seharusnya menjadi koreksi dan instropeksi pemerintah melaksanakan kewajibannya,  melindungi seluruh Rakyat Indonesia.

MPR tetap merupakan lembaga negara, lembaga demokrasi dan lembaga permusyawaratan yang menjalankan mandat rakyat berdasarkan konstitusi.

Kinerja Ketua DPR, Puan Maharani selama setahun dalam memimpin DPR mendapat apresiasi. Selain dinilai lebih responsif dalam mendengar aspirasi rakyat, DPR juga konsisten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho menyoroti rendahnya penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam kaitan dengan program PEN.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi salah satu fokus utama saat membahas RUU APBN tahun 2021 bersama pemerintah.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh anggota lembaga legislatif RI untuk memperlihatkan kehadiran negara bagi seluruh rakyat Indonesia.