Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari meminta peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka perluasan jumlah peserta dan performa kinerja program Corporate Social Responsibility (CSR).

Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018-2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengesahkan perpanjangan pembahasan empat Rancangan Undang-Undang (RUU).

Wakil Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek DPR RI Marlinda Irwanti berharap, pengesahan RUU Sisnas Iptek yang baru disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI agar dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2018 mulai dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pembahasan ini melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Mohamad Nasir mengatakan, UU ini merupakan perubahan dari UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek, yang dinilai tidak terkoordinasi dengan baik.

Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dinilai masih memiliki kelemahan dari aspek substansi, seperti prosedur pendaftaran, dan penegakan hukumnya.

Paripurna DPR akhirnya mengesahkan sembilan nama baru Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Sebelumnya sembilan nama terpilih ini telah ditetapkan oleh Komisi I DPR.

Anggota Komisi XI DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, Guru Besar UGM berperan penting membantu DPR RI dalam menetapkan calon Anggota BPK yang terbaik dan beredukasi tinggi.

Komisi VII DPR memandang bahwa keberadaan DEN mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam merumuskan kebijakan energi nasional. Namun, kenyataannya, peran DEN belum begitu optimal.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil menilai, peredaran narkoba di Lampung sangat memprihatinkan. Berdasarkan data BNNP Lampung, Provinsi Lampung memasuki urutan ke-3 di Sumatera, dan dari 34 Provinsi di Indonesia, menjadi peringkat 8 nasional dalam hal peredaran narkoba.