KPK saat ini sudah tidak punya gigi alias ketegasan dalam memberantas korupsi. Alasannya, KPK kerap diam terhadap saksi yang mangkir dari pemeriksaan.

Pemberian grasi terhadap terpidana korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun oleh Presiden Jokowi dinilai logis. Sebab, alasan pemberian grasi tersebut karena alasan kesehatan dan usai yang sudah rentan.

Komisi III DPR mempertanyakan sejumlah kasus yang hingga saat ini masih tertahan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu menyangkut kewenangan KPK dalam memberikan SP3 sebagaimana diatur UU yang baru.

Pemerintah Malaysia juga didesak meminta maaf secara terbuka kepada Pemerintah Indonesia

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ibnu Multazam mengatakan saat ini Baleg terus menerima masukan dari berbagai pihak terkait undang-undang (UU) yang akan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2020-2024 dan Proglegnas Prioritas 2020.

Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mendorong agar Arsip dan Museum (Armus) DPR RI, menjadi yang terbaik di Indonesia.

Komisi II DPR RI menerima dokumen Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali lengkap dengan naskah akademiknya. Dimana, Komisi II DPR menilai RUU Provinsi Bali dapat memperkuat kearifan lokal bagi manca negara.

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI  Y.O.I Tahapari mengatakan, untuk dapat menghadirkan informasi secara cepat, akurat dan sesuai dengan kaidah penulisan rilis dan berita.

Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan usulan draft RUU Provinsi Bali dan naskah akademik yang merupakan aspirasi dari masyarakat Bali ke Komisi II DPR RI. Draft RUU Bali tersebut sudah disiapkan selama kurang lebih satu tahun.

Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan kunjungan kerja ke Bandar Lampung, Selasa (26/11). Puan tiba di Bandara Raden Inten, Bandar Lampung pukul 09.00 dan disambut Gubernur Lampung Arinal Djunaidi serta Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto.