Hingga saat ini belum ada urgensi untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, termasuk `menghidupkan` kembali garis besar haluan negara (GBHN) atau pokok-pokok haluan negara (PPHN).

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid alias Gus Jazil angkat bicara terkait amandemen kelima UUD 1945 untuk mengubah pasal 7 tentang masa jabatan presiden yang belakangan jadi polemik.

Pesantren berperan besar bagi pembangunan bangsa. Kontribusinya telah diwujudkan bukan hanya saat ini, tapi sejak Indonesia belum merdeka.

Kalangan dewan mengapresiasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) atas diperbolehkannya pelaksanaan seni pertunjukan. 

Pimpinan DPR RI memandu pelantikan Anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) di sisa periode 2019-2024 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). 

Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengapresiasi sikap tegas yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI atas perlakuan diskriminatif yang diterima oleh atlet cabang olahraga Bulutangkis Indonesia yang di mundurkan dari even All England.

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah pusat secara khusus dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial tentang pentingnya sebuah Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang pemberian jaminan pemenuhan kebutuhan psikologi termasuk dalam hal kesehatan psikis. 

Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid mengatakan, menghidupkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dulunya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) hanya bisa dilakukan melalui jalur amandemen.

Holding ultra mikro rencananya melibatkan tiga BUMN

Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin meminta seluruh pihak mendukung proses uji klinis vaksin Nusantara yang saat ini sedang berlangsung.