Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo menyayangkan, hasil keputusan rapat Koordinasi tingkat Menteri yang memutuskan bahwa Bulog tidak lagi memasok bansos rastra per akhir Agustus 2019 mendatang.

Rapat Paripurna DPR telah menyetujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 untuk disahkan menjadi UU, hal ini diperoleh setelah pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pembahasan secara intensif dengan Banggar.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendukung penuh segera diselesaikannya Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (RUU PSDN).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan agar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang akan datang disusun secara realistis.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengapresiasi penyelenggaraan Pameran Museum DPR RI yang untuk pertama kalinya diadakan bersama dengan perwakilan 20 Museum lainnya yang ada di Indonesia.

Wakil Ketua Badan Anggaran(Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan tekanan  nilai tukar rupiah terhadap dolar masih belum mereda sebagai dampak dari kondisi ekonomi global yang belum membaik.

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali beserta beberapa Anggota Komisi II DPR menerima kunjungan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang hadir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta guna melakukan audiensi terkait masalah pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Jatim.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cilacap, Jawa Tengah, harus mengantisipasi bencana tsunami yang setiap kali mengancam. Ini penting untuk memastikan suplai listrik di pulau Jawa tetap terjaga.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu berharap pimpinan KPK yang terpilih harus mampu membangun sinergi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi.

Pakar hukum tata negara Universitas Udayana Jimmy Zeravianus Usfunan menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengkaji kembali RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber).