Pada dasarnya saya setuju dengan rencana Pemerintah mensyaratkan penggunaan KTP dalam pembelian gas melon 3 kilogram. Saya rasa masyarakat juga tidak keberatan dengan penggunaan syarat tersebut. Tapi prosesnya jangan jadi berbelit-belit dan menyusahkan masyarakat.

Jika memang Mensesneg Pratikno pernah membaca Perpres tersebut, tentunya akan mengetahui bahwa sasaran atau indikator tahun 2024 yang harus dicapai pemerintah adalah jalan tol baru dan/atau beroperasi sepanjang 2.500 km, jalan nasional nontol baru sepanjang 3.000 km, juga persentase kondisi mantap jalan nasional 97 persen, jalan provinsi 75 persen, dan jalan kabupaten/kota 65 persen.

Mekanisme pembelian yang baru terkait pembelian LPG 3 kg, pemerintah juga mengeluarkan putusan baru agar penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran

Ini kan sejumlah uang yang tidak sedikit. Kok Pemerintah bisa lalai menagih denda tersebut. Ini kan layak untuk kita pertanyakan.

Pertamina harus membuat perhitungan yang cermat agar kebutuhan BBM dan gas masyarakat selama libur Nataru terpenuhi. Apalagi sebelumnya Pemerintah menyetujui penambahan kuota BBM jenis solar sebesar 1,2 kilo liter dan LPG 3kg sebesar 190.000 Metrik Ton (MT).

Pemerintah Telah Padankan 59,5 Juta NIK Menjadi NPWP

Mulai Juli 2024, Pemerintah Pindahkan Ribuan ASN

Tim Hukum Nasional (THN) pasangan calon presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya netralitas pemerintah di masa Pilpres 2024

Kelola Utang, Pemerintah Harus Efisien dan Akuntabel

Mimbar demokrasi seperti ini harus dilaksanakan di seluruh kampus. Ini merupakan alarm demokrasi untuk terus mengingatkan pemerintah agar tak berlaku dzalim kepada masyarakat.