Indonesia negara hukum, pembakar bendera PDI Perjuangan akan diproses hukum

Pimpinan DPR menerima perwakilan aksi demo yang mengatasnamakan dari Aliansi Nasional Anti Komunisme. Mereka menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

RUU Omnibuslaw Ciptaker klaster UMKM harus bisa memberikan solusi terhadap persoalan - persoalan klasik yang dihadapi pelaku UMKM

RUU Omnibuslaw Ciptaker klaster UMKM dinilai memberi kemudahan regulasi bagi para pelaku UMKM yang ingin memulai usaha

Baleg DPR RI dan Pimpinan DPR RI didesak untuk menghentikan pembahasan RUU HIP dan mencabut RUU tersebut dari prolegnas 2020

dengan dimudahkannya perizinan, pembentukan koperasi usaha, pembuatan analisis dampak lingkungan, permudahan aspek pembiayaan

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Menkumham beserta jajarannya. Ketua Komisi III DPR, Herman Herry merasa, raker dengan Menkumham kali ini sangat istimewa dari sebelum pandemi Covid-19.

keberadaan RUU Ciptaker itu nantinya bisa mengurai tumpang tindih kebijakan yang berdampak pada buruknya iklim investasi di Indonesia.

Komisi III DPR menyepakati untuk melanjutkan pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RUU KUHP dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman meminta Komisi III DPR melanjutkan pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RUU KUHP yang telah di carry over dengan tanpa meminta persetujuan dari Presiden Jokowi.