Kalangan dewan mengingatkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk segera merealisasikan program-program afirmatif yang berpihak pada kesejahteraan nelayan di berbagai daerah di Indonesia. 

Kalangan dewan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono untuk mencopot oknum sekolah kedinasan yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet memberikan 3 catatan krusial terkait agenda Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membahas tentang evaluasi laporan keuangan Kemanterian Kelautan Dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2020, evaluasi kegiatan KKP tahun 2021 dan usulan kegiatan tahun anggaran 2022.

Optimasi Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Terukur dan Kolaboratif

Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) KKP, Tb Haeru Rahayu dengan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto dan disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Wahyu mengatakan, sentra vaksinasi ini dapat menjadi solusi di tengah adanya persyaratan pengunjung pusat perbelanjaan harus sudah divaksin minimal dosis pertama.

Hal itu diselisik penyidik lewat keterangan karyawan Perumda Pembangunan Sarana Jaya bernama Wahyu Hidayat.

Penyetoran uang rampasan sejumlah Rp1 miliar ke negara tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen KPK dalam memulihkan keuangan negara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus hadir untuk memastikan bahwa tata kelola kelautan dan perikanan dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat luas terutama para nelayan.

Program ini hadir sebagai bentuk menjaga akses dan minat baca masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang mana aktivitas di luar ruang saat ini masih dibatasi.