Salah satu tujuan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah disahkan DPR bersama pemerintah adalah untuk mempermudah proses perizinan usaha.

KPK periksa pihak swasta Fatkhurohman dalam kasus dugaan korupsi atas perizinan pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri yang melibatkan mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin.

Adanya omnibus law, maka perizinan serta prasyarat investasi disederhanakan

infrastruktur yang mendukung UMKM mulai dari perizinan hingga sertifikasi harus lebih sederhana diatur dalam RUU Cipta Kerja.

dunia usaha membutuhkan regulasi yang kompetitif, ramah bagi para investor, serta menyederhanakan perizinan usaha.

dengan dimudahkannya perizinan, pembentukan koperasi usaha, pembuatan analisis dampak lingkungan, permudahan aspek pembiayaan

Ketentuan integrasikan proses permohonan perizinan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah

Umumnya tes dianostik harus disetujui oleh pemerintah pusat di Beijing. Namun ratusan perusahaan enggan memproses perizinan.

Permasalahan yang dihadapi para importir terhadap pemberlakuan RIPH adalah mengenai adanya wajib tanam sebesar 5% dari volume impor yang diajukan.