menaikkan tarif PPN dalam kondisi daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi dan krisis ekonomi bukanlah merupakan kebijakan yang tepat.

Rencana pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), mendapat tanggapan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi pandemi sebelum merealisasikan rencana itu.

APLN membukukan penjualan pemasaran (marketing sales) di luar PPN sebesar Rp3.482,7 miliar.

Triniti Land optimis tren kenaikan marketing revenue ini akan berlanjut didukung dengan beleid pemerintah terkait peniadaan PPN

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin angkat bicara soal pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru mampu mendorong ekonomi Indonesia.

Hingga 5 Maret 2021, tercatat realisasi penyampaian SPT Tahunan baru mencapai 4,9 juta wajib pajak.

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, Indonesia harus memastikan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan.

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Sebelum ada pandemi, peletakan batu pertama pembangunan IKN sedianya dipercepat menjadi Agustus 2020

“Dashboard Camera” SPA98001 dibandrol Rp3.970.000,- (belum termasuk PPN).