Pemerintah bersama DPR akan melakukan sosialisasi terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Cipker) kepada masyarakat. Hal itu untuk menghindari spekulasi dan polemik di masyarakat khususnya pekerja buruh di tanah air.

Pemerintah resmi menyerahkan surat presiden (Supres) dan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Cipker) ke DPR. Pemerintah yang diwakili sejumlah menteri melakukan koordinasi dengan DPR.

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah sepakat untuk menghapus sistem honorer secara perlahan-lahan.

MKD DPR RI diminta untuk segera memecat Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade. Sebab, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) itu diduga melanggar kode etik terkait jebakan penggerebekan PSK di Kota Padang.

Partai Gerindra membenarkan Andre Rosiade ingin maju sebagai calon gubernur (Cagub) Sumatera Barat (Sumbar) pada kontestasi Pilkada 2020.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) dinilai bak mucikari PSK. Sebab, Andre diisukan telah melakukan penjebakan terhadap PSK di Kota Padang, Sumbar.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade yang juga Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait isu jebakan penggerebekan PSK di Kota Padang, Sumbar.

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI DPR RI bersama jajaran Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengungkap adanya permainan saham dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya.

Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade yang juga sebagai anggota Komisi VI DPR akan dipanggil Majelis Kehormatan Partai Gerindra isu jebakan penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) di Kota Padang, Sumbar.

Sebagai lembaga legislatif, tempat para wakil rakyat bekerja, DPR RI diharapkan rukun bersama (guyub rukun), tanpa sekat-sekat perbedaan politik yang menyolok.