Berbagai argumentasi yang mendesak agar Bank Indonesia melakukan Quantitative Easing (QE) dengan mencetak sejumlah uang untuk masuk memberi Surat Utang Negara di pasar primer, menuai polemik.

Timwas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR RI memastikan akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang jumlahnya mencapai Rp 405,1 triliun.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 124 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

PMI di Arab Saudi mengalami nasib memprihatinkan di tengah pandemi Covid-19. Mereka tidak digaji dan terancam di PHK dari tempat bekerjanya.

Mencermati penjelasan Menkeu Sri Mulyani Indrawati soal skema penempatan dana Pemerintah di bank-bank penyangga likuiditas dalam negeri atau bank jangkar sebesar Rp 87,59 triliun, tampak sekali kebijakan ini kian kehilangan arah alias ngawur.

Anggota DPR RI Intan Fauzi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga Kota Bekasi dan Kota Depok yang terdampak Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyampaikan bahwa suatu RUU bisa ditetapkan menjadi sebuah UU apabila telah rampung pembahasannya dan dinyatakan lengkap sempurna, serta disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di Parlemen dan Pemerintah.

Pemerintah dalam waktu dekat akan mengumumkan skema baru mengenai penempatan dana Pemerintah di bank-bank dalam negeri yang ditunjuk sebagai Bank Jangkar, atau Anchor Bank.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai relaksasi kredit dari perusahaan pembiayaan atau leasing dinilai belum optimal. Hal itu karena minimnya sosialisasi ke dunia usaha baik dari OJK selaku regulator maupun dari bank atau leasing ke debiturnya yang terdampak.