Keputusan paripurna DPR terkait hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai kecaman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus tindak kejahatan korupsi kelas kakap.

Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat mengatakan Presiden Donald Trump seharusnya tidak menggelar karpet merah di Gedung Putih untuk pemimpin, Filipina Rodrigo Duterte yang dianggap sebagai "dalang" pembunuhan massal

Sikap partai koalisi pemerintah yang mendukung hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak logis.

Proses keputusan Paripurna DPR terkait hak angket KPK dinilai cacat hukum.

Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romi meminta agar Arsul Sani mencabut tanda tangan dukungan terhadap hak angket KPK.

DPR sebagai lembaga pengawas tidak masalah menelanjangi kinerja KPK.

Hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diputuskan paripurna DPR menuai polemik.

Keputusan hak angket itu datang dari para wakil ketua dan fraksi di DPR.

DPR RI memiliki kewenangan mengawasi pelaksana UU seperti KPK, Polri maupun Kejaksaan sesuai UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang hak angket DPR RI.