Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani melihat bahwa urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah sangat krusial untuk diselesaikan saat ini.

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan Indonesia memiliki satu data pembangunan pertanian, yang diimplementasikan melalui Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani).

Kerja sama ini dilakukan guna mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19, dengan cara penyediaan layanan telekomunikasi dan paket data terjangkau di perguruan tinggi.

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menilai pentingnya kehadiran RUU PDP untuk mengantisipasi perubahan dan pesatnya perkembangan TI dalam rangka melindungi privasi data masyarakat.

Keputusan untuk menghasilkan produk buatan Eropa sepenuhnya juga akan membantu menjaga data sensitif Eropa di dalam Eropa.

Berdasarkan data pemantauan internal Kemdikbud per 27 Juli 2020, sebanyak 79 kabupaten/kota masih belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan panduan dalam keputusan bersama empat menteri.

Produksi DOC bulan Juni berdasarkan data Setting Hatching Record (SHR), sebanyak 186.082.424 ekor dan berpotensi menjadi daging ayam pada bulan Juli sebanyak 205.178 ton.

Data EWS Perlindungan Hortikultura telah dilakukan pada wilayah sentra utama pengembangan hortikultura.

Badan intelijen di AS, Inggris dan Kanada menuduh kelompok peretas APT29 menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk menyerang lembaga penelitian akademik dan farmasi yang terlibat dalam pengembangan vaksin COVID-19.

Menkeu meminta kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri untuk membaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)