Negara wajib hadir memastikan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kehadiran negara merupakan solusi atas dampak masalah yang dihadapi masyarakat. 

Politik kesejahteraan menggeser pendulum ekonomi dari eksklusif menjadi inklusif

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Abdul Muhaimin Iskandar meluncurkan buku berjudul "Negara dan Politik Kesejahteraan”, Kamis (18/3).

BKSAP DPR RI turut merespon situasi terkini di Myanmar yang makin mencemaskan menyusul krisis politik di negara tersebut akibat kudeta militer pada 1 Februari 2021 lalu.

Kalangan dewan menilai langkah merevisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus dibarengi dengan kemauan politik atau "political will" pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat.

Melanggar etika politik dan demokrasi.

AHY saya mengatakan tidak memiliki etika politik

Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Universitas Padjajaran (Unpad) melakukan Memorandum of Understanding (MoU) tentang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Dukungan Keahlian dalam Pembentukan Undang-Undang dan Kerja Sama antara BK dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad tentang dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI.

Partai Demokrat (PD) meminta perlindungan hukum pada pemerintah untuk mencegah tindakan inkonstitusional, seperti kongres luar biasa terhadap partai politik tersebut.

Peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) bukanlah pemilik suara sah, tetapi mereka adalah kader yang dibayar.