Partai Demokrat menyayangkan sikap Presiden RI, Joko Widodo yang belum mengeluarkan pernyataan sikap terkait deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat  (ULMWP) pimpinan Benny Wenda.

Deklarasi kemerdekaan yang dilakukan Benny Wenda merupakan tindakan memecah belah NKRI. 

Potensi kekayaan alam Indonesia dalam bidang energi dan batu bara sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan seluruh stakeholder, termasuk swasta agar dapat memberikan manfaat signifikan bagi negara dan masyarakat.

Bulog harus benar-benar fokus kepada ketahanan pangan, bukan mencari laba perusahaan.

Komisi III DPR menyetujui tujuh orang calon anggota Komisi Yudisial (KY) yang diajukan Presiden Jokowi secara demokratis dan profesional.

Komisi III DPR RI menyetujui seluruh nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) yang telah diajukan Presiden Jokowi.

Pemerintah tidak boleh menganggap remeh deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat  oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani menegaskan, langkah yang dilakukan ULMWP hanya bentuk gimik belaka.

Menurut anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, hal itu penting dilakukan sebagai upaya mengurangi jumlah korban dan juga penanganan dampak bencana.