Fadel Muhammad: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Mendorong dan Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Desa

Kemendagri minta Pemerintah Daerah selesaikan Peta Batas Wilayah Desa

Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Banyak PR yang harus diselesaikan terutama yang pertama adalah desain besar olahraga nasional yang memang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang keolahragaan yang baru.

Besok insyaallah, besok katanya, tadi saya tadinya mau Bamus akhirnya enggak Bamus diwakili, insyaallah besok pagi perppunya sudah mau dijadikan undang-undang.

Pengukuhan Relawan Desa Gaspoll Kabupaten Wonosobo

Ketua MPR Dorong Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri

Teddy dinilai terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ledakan dari mercon di Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, mengundang perhatian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Warga Desa Banjar, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, membangun sejumlah posko bergambar Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di beberapa dusun setempat.