Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengusulkan agar pelaku industri menggunakan GeNose C19 sebagai alat skrining Covid-19.
Komisi II DPR RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.
Komisi III DPR RI mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.
Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Boy Rafli Amar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/3).
Pelatih kepala Everton, Carlo Ancelotti dikabarkan tertarik untuk membawa bek tengah `kelas dunia` ke klub musim panas ini.
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin angkat bicara soal pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru mampu mendorong ekonomi Indonesia.
Kemdikbud telah menyiapkan enam bentuk dukungan di antaranya penguatan SDM di satuan pendidikan vokasi. Mendikbud menekankan kembali pentingnya penguatan kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengaku telah mengusulkan penambahan anggaran ke Kementerian Keuangan (Menkeu) sebesar Rp5,2 triliun.
Komisi VII DPR RI mempertanyakan kelanjutan proyek pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang (Cisem) kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Dua ahli Indonesia (Indonesianis) asal Australia berpendapat KLB ilegal akan menghancurkan Partai Demokrat. Mereka tidak yakin Partai Demokrat tetap dipilih konstituennya yang saat ini berjumlah lebih dari 10 juta orang jika dicaplok oleh kepala KSP Moeldoko.