Rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL)  pada tahun 2022, sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, 13 April lalu, dinilai tidak memiliki alasan kuat. Terlebih apabila alasan penyesuaian tarif listrik tersebut karena kenaikan harga migas internasional.

Dalam sambung rasa, wartawan mempertanyakan berbagai macam hal mulai dari soal kenaikan harga BBM dan sembako hingga soal adanya rumor penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Daging tersebut akan dilepas dengan harga Rp 80.000 per kg.

“Masa reses merupakan kesempatan bagi Yang Terhormat Anggota DPR RI untuk menyapa rakyat, mendengarkan keluh kesah rakyat, menjelaskan tugas konstitusional yang telah kita laksanakan,” kata Puan

Jika kenaikan harga energi sudah tidak terelakkan karena situasi global, maka sebelum menaikkan harga, pemerintah harus lebih dulu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang hingga kini belum juga stabil.

Komisi VII DPR RI menanggapi secara datar strategi jangka menengah dan jangka panjang Kementerian ESDM terkait dengan penyesuaian harga Pertalite, solar dan gas LPG 3 kilogram. Dan terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut tidak masuk dalam kesimpulan rapat.

Right issue ini direncanakan dilaksanakan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 900 per saham. 

Secara khusus terkait Pertamax. Kalau saja Pemerintah konsisten menjadikannya sebagai bahan bakar umum, yang harganya sesuai mekanisme pasar, tentu masyarakat mengerti. Masalahnya sudah melekat di atas benak mereka, bahwa Pemerintah tidak konsisten dengan harga Pertamax ini.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung program kerja nasional Pengembang Indonesia dalam membangun perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau melalui tagline, `Satu Hektar Satu Kecamatan`.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, data ketersediaan dan harga yang diperoleh dari 14 kabupaten dan kota secara rutin dilaporkan setiap hari Jumat melalui Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian.