Komisi VI DPR meminta agar klaster kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM ditingkatkan. Mengingat peran dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM di tengah pandemi Covid-19 saat ini sangat dibutuhkan.

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta agar Undang-Undang (UU) 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian segera direvisi dan menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekan biaya utang. Sebab, pemerintah sedang butuh banyak uang sehingga biaya utang harus dihemat.

Fraksi Partai Demokrat DPR RI menggelar audiensi dengan dengan Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) terkait kajian daftar inventarisasi masalah RUU Cipta Kerja (Cuptaker) klaster Ketenagakerjaan.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin angkat bicara soal rencana Cina membangun pangkalan militer di wilayah Indonesia.

Meski dilanda pandemi Covid-19, kinerja DPR RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) tetap maksimal. Dimana, DPR tetap produktif membahas dan menyelesaikan sejumlah UU.

Komisi II DPR RI menyetujui jumlah pagu anggaran Kemendagri tahun 2021 sebesar Rp 3,204 triliun, termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp 17,303 miliar.

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mendorong Kementerian PUPR segera menuntaskan berbagai program jalan nasional di Indonesia, secara khusus yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Anggaran (Banggar) DPR mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara efektif, inovatif, dan produktif di tengah pandemi Covid-19.