Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, jika pinjaman tanpa agunan dan akan berpotensi menjadi kredit macet tersebut bisa dikategorikan tindak pidana korupsi jika memenuhi dua syarat.

Fraksi PKB, lanjut dia, memandang bahwa kebijakan fiskal tahun 2023 yang bertemakan `Peningkatan Produktivitas untuk transformasi Ekonomi yang Inklusi dan Berkelanjutan` idealnya tidak semata-mata didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian.

Oleh karena itu, dia mendorong agar percepatan penutupan perlintasan sebidang liar ini menjadi prioritas Kemenhub dan ditambah anggarannya, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

Politikus PAN itu memahami proses vaksinasi PMK memainkan peran besar dalam menekan penyebaran yang menjangkiti hewan ternak. Akan tetapi, menantikan proses vaksinasi yang belum terlaksana hingga kini memiliki risiko besar.

Menurutnya, selama masa pandemi perhatian masyarakat dan pemerintah berfokus pada penanganan dan vaksinasi Covid-19, sehingga vaksinasi penyakit menular lainnya kurang mendapatkan perhatian.

Teddy berharap, Sutiyoso tidak melemparkan bola panas terkait etnis China. Sebab, hal tersebut dikhawatirkannya akan berdampak timbulnya isu SARA di Indonesia.

Protokol kesehatan yang standar dilakukan itu diantaranya seperti tetap menggunakan masker di dalam ruangan dan dikerumunan, tetap melakukan cuci tangan dan penggunaan hand sanitizer, serta kewajiban dari sekolah untuk memasikan ruang belajar dalam kondisi bersih dan steril.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini menekankan pentingnya keamanan kertas suara di dalam kotak berbahan kardus. Dia mempertanyakan daya tahan kotak suara di tengah cuaca hujan.

Fraksi PKS DPR RI menolak rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik (TDL) golongan pelanggan daya 3.000 VA ke atas. Salah satu alasannya, yakni ekonomi masyarakat masih belum pulih imbas pandemi Covid-19.

Kasus penangkapan Lin Che Wei oleh Kejaksaan Agung yang berhubungan dengan kasus izin ekspor CPO, ternyata mengungkap fakta lain, bahwa yang bersangkutan bukan hanya menjadi kaki-tangan bagi konglomerat migor, tetapi juga berperan dalam pengaturan kebijakan terkait minyak goreng (migor) di Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI.