“Pembahasan pencegahan risiko terkait teknologi, kesetaraan gender, dan teknologi tinggi sangat relevan di masa pandemi Covid-19,” 

FGD ini penting dilakukan untuk memberikan masukan bagi Fraksi Partai Golkar MPR untuk menentukan sikap pada saat menyampaikan pandangannya tentang PPHN.

Pembebasan bersyarat tersebut dinilai merupakan buah dari serangkaian produk hukum dan keputusan lembaga peradilan.

Eksepsi terdakwa Togar Sitanggang ditolak JPU, Kuasa Hukum sayangkan JPU tak Tanggapi terkait UU Perdagangan.

Belum ada lembaga penegak hukum yang berhasil mengembalikan kerugian negara dari kasus korupsi dengan jumlah yang sangat besar. Baru Kejaksaan Agung (Kejagung) yang bisa.

BLT Rp600.000 tak dapat menutup tambahan pengeluaran akibat kenaikan harga.

Cegah Hakim Main Mata, Kewenangan KY Perlu Diperluas

Cabang olahraga Futsal Merdeka Cup 2022 ini diikuti 16 tim dan telah melahirkan juara baru setelah juara bertahan IKA Fakuktas Hukum gagal melenggang ke final.

Pakar Hukum Apresiasi Pendidikan Pancasila Jadi Mapel Wajib

Artikel tersebut juga untuk memperluas khazanah pemikiran tentang urgensi kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Indonesia.