Anggaran KNKT mestinya tidak ikut dipangkas dalam rangka efisiensi

Komisi X DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada Rabu (3/9) lalu.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memimpin Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Mahendra Siregar terkait pengantar RKA OJK Tahun Anggaran 2026.

Kita tidak bisa lagi menyusun anggaran tanpa arah yang jelas. Kementan harus memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberi manfaat nyata bagi petani dan peningkatan produksi nasional.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan Komisi II menyetujui tambahan anggaran Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk sejumlah program.

Prinsipnya kami mendukung, cuma di sini saya melihat masih terlalu global, gelondongan saja, belum dirinci anggaran itu misalnya kluster kegiatannya. Misalnya untuk penurunan kemiskinan, SDM berkualitas, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pagu indikatif kita memang mendapatkan anggaran sebesar Rp197 miliar untuk tahun 2026. Kami mengajukan kebutuhan anggaran untuk fungsi pembinaan ketahanan nasional dan dukungan manajemen sebesar Rp312 miliar.

Ahmadi Noor Supit bakal diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta/mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI Tahun 2015.

ICW menilai kendaraan taktis (rantis) yang dibeli dari uang rakyat itu justru dipakai untuk menyakiti masyarakat.

Pengusulan anggaran itu turut didalami lembaga antirasuah lantaran proyek peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam dan Jalan Sebukit Rama–Sei Sederam 2015 itu menggunakan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).