Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat.

Komisi II DPR menegaskan perlu ada standar biaya penggunaan hotel dan restoran untuk kepentingan rapat dan pertemuan resmi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu dalam rangka mendukung efisiensi anggaran.

Dividen akan dibayarkan paling lambat 2 Juli 2025, sesuai hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang digelar pada 28 Mei lalu

Begini kalau ada surat resmi masuk, ya pimpinan MPR itu kan masuknya ke sekretariat. Di sekretariat itu kalau itu dianggap penting, baru kita lakukan rapim, rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana terhadap masukan surat tersebut begitu. Nah, ini rapimnya belum ada.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) menunjuk Pngusaha nasional Garibaldi `Boy` Thohir menjadi Wakil Presiden Komisaris ADRO.

Bahwa dalam rangka kita mengurai peta jalan menuju Tiga Juta rumah. Kemarin kita sudah rapat sama Pak Menteri Perumahan. Pak Menteri Perumahan ini kemarin menyatakan hanya sanggup membangun dengan dana yang ada.

Merespons hal-hal tersebut maka dibutuhkan kebijakan negara yang tepat dalam mengintervensi situasi sehingga dapat menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, memastikan pembangunan nasional tetap berjalan dan melindungi kehidupan rakyat.

DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui berbagai rapat yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat.

Selanjutnya persetujuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kita usulkan begitu (bentuk Undang – Undang), kalau selama ini dia [aplikator] main-main dengan cuma peraturan menteri, ya. Sekarang kejadian, Toh? Dia (aplikator) tidak anggap itu peraturan menteri, peraturan 10 persen dia lewatin.