Ketua Komnas Anak Arist Merdeka Sirait meminta BPOM bereaksi terkait BPA yang menjadi keluhan masyarakat.

Sebanyak 46 orang tokoh dari berbagai latar belakang akan menyampaikan dukungan terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait kontroversi vaksin Nusantara, Sabtu (17/4).

Saat ini pengawasan terhadap kosmetik asal impor, hanya dilakukan oleh BPOM.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti angkat bicara terkait keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan Pasar Wage di Kabupaten Nganjuk sebagai pasar percontohan yang bebas dan aman dari bahan-bahan berbahaya tingkat nasional. 

Heran, BPOM enggan mengeluarkan izin uji klinis vaksin Nusantara

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mempertanyakan alasan para peneliti memberhentikan sementara proses penelitian Vaksin Nusantara yang telah lolos dalam uji klinis tahap satu.

RSUP Dr Kariadi Semarang bersurat kepada Kemenkes RI, meminta penghentian pengembangan Vaksin Nusantara karena kelengkapan dan persiapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penelitian vaksin dentritik belum mendapatkan izin PPUK fase II dari BPOM. 

yang berwenang untuk mengatur keamanan  pangan di Indonesia adalah negara yang dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menunda implementasi vaksin Astrazeneca.