Komisi III DPR akan memanggil aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejagung, dan Kemenkumham. Hal itu untuk mempertanyakan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang berstatus buron dengan bebas keluar masuk Indonesia.

Terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang berstatus sebagai buron dinilai telah mempermalukan negara khususnya aparat penegak hukum.

Terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang berstatus buron dengan bebas keluar masuk Indonesia. Hal itu menjadi tamparan keras bagi negara khususnya aparat penegak hukum.

Semenjak pemerintah mulai melakukan penerapan tatanan normal baru, setiap kegiatan saat ini wajib menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya sosialisasi empat pilar kebangsaan yang dilaksanakan oleh Anggota MPR/DPR, Roberth Rouw.

DPR RI rupanya belum memberikan persetujuan terhadap konsep Merdeka Belajar yang diusung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim.

Indonesia Multimoda Transport Association (IMTA) menolak masukan dari APTRINDO ke Komisi V DPR RI

RUU Omnibus Law disebut menjadi UU primadona Presiden Jokowi. Hal itu menjadi salah satu alasan PDI Perjuangan (PDIP) menerjunkan tim terbaik dan berkompeten dalam pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding menilai RUU PDP mendesak untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Alasannya untuk melindungi privasi warga terkait dengan data pribadi.