Rezim pemerintahan Presiden Jokowi dinilai telah memakai hukum sebagai alat politik kekuasaan. Dimana, hukum hanya menekan yang dianggap sebagai lawan politik penguasa.

Pernyataan capres nomor urut 01 Jokowi yang menyebut Partai Gerindra sebagai penyumbang terbanyak caleg mantan koruptor dinilai tidak tepat.

Tidak hanya kali ini saja Rizieq menyerukan ganti presiden. Tahun lalu, melalui unggahan videonya dari Arab Saudi, Rizieq mengajak masyarakat untuk ganti presiden 2019.

Presiden Jokowi disebut terlalu agresif dalam debat perdana Pilpres 2019. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menyerang Prabowo secara pribadi. Apakah benar Jokowi dalam posisi tertekan?

Capres Prabowo Subianto dinilai enggan mempermalukan Jokowi di muka umum. Khususnya ketika debat perdana Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).

Cawapres, Sandiaga Uno menolak permintaan Prabowo Subianto untuk menambahkan jawaban terkait pertanyaan Jokowi soal keterwakilan perempuan di pengurus Partai Gerindra.

Presiden Jokowi mengklaim memiliki keberpihakan terhadap perempuan. Hal itu dibuktikan dengan jumlah menteri yang terbilang banyak di kabinet pemerintahannya.

Presiden Jokowi mempertanyakan soal pemberdayaan perempuan yang diwacanakan Prabowo Subianto dalam visi misinya.

Pasangan capres-cawapres, Prabowo-Sandiaga menyampaikan visi misinya Indonesia menang. Dimana, Indonesia yang berkeadilan dalam bidang hukum.

Pasangan capres-cawapres, Jokowi-Ma`ruf Amin menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan jika menang dalam kontestasi Pilpres 2019 nanti.