Terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang legalisasi minuman keras (miras) di empat Provinsi, Bali, NTT, Sulut hingga Papua mendapat sorotan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Penolakan terhadap legalisasi investasi Minuman Keras (Miras) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal terus bermunculan. Salah satunya datang dari Fraksi PPP DPR RI.

Sampai saat ini belum ada kejelasan soal keberangkatan ibadah haji jamaah Indonesia. Sebab, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum memberikan kepastian soal proses ibadah haji tahun 2021.

Indonesia konsisten menerapkan asas-asas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dalam menyikapi perkembangan dinamika politik di Myanmar.

Ketua DPR RI Puan Maharani berpesan agar aparat pemerintah terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi.

Beberapa waktu lalu, Polisi meluncurkan aplikasi Dumas (Pengaduan Masyarakat) Presisi atau E-dumas yang diperuntukkan pada masyarakat untuk membuat laporan langsung secara online.

PKB Sumbar sejauh ini belum memiliki kursi di DPR RI

Rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggunakan GeNose sebagai alat deteksi Covid-19 berbasis hembusan nafas di Bandara Indonesia disambut baik kalangan dewan.

Kegiatan Bimtek berkerja sama dengan Komisi IV DPR-RI dipusatkan di Kafe Walet, Kecamatan Dayun.