Jumlah vaksin yang dikirimkan sementara ini cukup untuk pelaksanaan vaksinasi guna mencegah perluasan kasus dari desa tertular.

Yandri Susanto: Kembangkan Potensi Desa, Mandirikan Bangsa

Ketua DPR RI Puan Maharani kembali mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan penerbitan aturan pelaksana sebagai implementasi atas Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Gus Halim: Pembangunan Desa Mustahil Dilaksanakan Tanpa Data dari Desa

Sekalipun saya juga paham bahwa tidaklah menjadi kunci utama keberhasilan kita mengangkat daerah-daerah dari Daerah Tertinggal itu hanya dengan kerja sebuah Kementerian saja.

UU Desa itu kan (kini) melenceng pasca UU Desa yang diinisiasi zaman Presiden SBY. UU itu (awalnya) bagaimana Kepala Desa jadi mandiri, makanya dibutuhkan intervensi negara terutama APBN yang berpihak kepada desa.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) kembali menyerukan pentingnya mengubah strategi pembangunan nasional dari atas (top-down) menjadi dari bawah (bottom-up)

Itu kan agak dalam tanda kutip penghinaan terhadap DPR dan presiden. Kan pembentuk undang-undang itu DPR dan presiden.

Gus Halim: Tugas pendamping desa berat, perlu kenaikan SBM

Gus Halim: Keseimbangan rasio PLD dan desa untuk efektifitas pendampingan desa