Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR RI akan memperjuangkan aspirasi serikat pekerja pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Komisi III DPR RI Menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi dari Pemerintah. DIM tersebut diserahkan secara resmi saat Rapat Kerja Komisi III DPR bersama pemerintah.

Kabar terbaru dari kawan-kawan di Badan Legislasi DPR RI, mereka akan mengakomodir keinginan buruh tersebut.

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Turki Muhammad Farhan mendorong penguatan kerja sama Indonesia-Turki guna meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmat Handoyo menyayangkan dan mengkritik keras sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mempermasalahkan pelantikan anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa parlemen terbuka dalam menyerap semua aspirasi terkait Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

HNW menyebutkan dari sudut konstitusi dan hirarki perundangan salah satu yang bermasalah secara mendasar dan belum ada perbaikan hingga saat ini adalah Pasal 170 RUU Ciptaker.

Pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya, sebab kekuasaan kehakiman merupakan satu-satunya kekuasaan yang diyakini merdeka dan harus senantiasa dijamin merdeka oleh konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, sudah banyak keputusan-keputusan rapat yang sudah diambil dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.